Jakarta — Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mempertanyakan objektivitas hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden hanya 9,8 persen. Menurut Sugiat, angka tersebut tidak sejalan dengan sejumlah indikator pemerintahan yang ia klaim berhasil.

Sugiat menyatakan Partai Gerindra pada prinsipnya menghormati setiap hasil survei yang mengukur penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan. Namun, ia meragukan objektivitas di balik survei SMRC tersebut. Ia menilai survei itu sarat akan kepentingan subjektif.

“Walaupun sesungguhnya, kalau kita lihat latar belakangnya, misalnya Saiful Mujani kan memang sudah sejak lama memang secara personal membenci Prabowo,” kata Sugiat di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Pernyataan itu muncul setelah SMRC merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo turun tajam dalam delapan bulan terakhir. Survei yang dilakukan pada 1-10 Oktober 2026 itu diumumkan pada Sabtu (17/10/2026).

Fakta Kunci

• Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai survei SMRC yang menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto turun tajam sebagai calon presiden tidak objektif.
• Sugiat mengatakan Gerindra menghormati setiap hasil survei yang mengukur penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan, tetapi meragukan objektivitas survei SMRC tersebut.
• Sugiat menyinggung rekam jejak pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang ia sebut memiliki sikap personal terhadap Prabowo dan sempat menyerukan gerakan menjatuhkan Prabowo pada Maret 2026.
• Survei SMRC pada 1-10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Prabowo hanya 9,8 persen, jauh di bawah Dedi Mulyadi 35,5 persen dan Anies Baswedan 10,3 persen.
• Di bawah Prabowo terdapat Gibran Rakabuming Raka 8,4 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 5 persen, dan Ganjar Pranowo 5 persen.
• Elektabilitas Prabowo tercatat 33,3 persen pada Februari-Maret 2026, turun menjadi 14,5 persen pada Juli 2026, dan tersisa 9,8 persen pada Oktober 2026.
• Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.
• SMRC menyebut penurunan kepuasan berkaitan dengan penilaian atas kondisi makro ekonomi, politik, penegakan hukum, serta program unggulan pemerintah, MBG dan KDMP.
• Survei melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
• Sugiat mengklaim pemerintah telah mencapai swasembada beras, mengambil alih 5,8 juta hektare lahan dari oligarki, menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan menyerap investasi lebih dari Rp1.000 triliun pada semester pertama 2026.

Kritik terhadap Objektivitas Survei

Sugiat menilai hasil survei SMRC tidak dapat dilepaskan dari latar belakang personal pendiri lembaga tersebut. Ia mengaku melihat adanya kecenderungan subjektif yang membuat angka elektabilitas Prabowo tidak mencerminkan realitas pemerintahan.

Ia menyinggung pernyataan Saiful Mujani beberapa bulan sebelum survei dirilis. Menurut Sugiat, Saiful pernah menyerukan agar Prabowo turun dari jabatannya dengan alasan yang ia nilai tidak objektif. Karena itu, Sugiat menduga survei terbaru merupakan kelanjutan dari sikap tersebut.

“Beberapa bulan yang lalu kan sudah ada umbaran statement beliau yang menyatakan bahwa Pak Prabowo harus turun walaupun dengan alasan-alasan yang tidak objektif. Ya, mungkin (survei ini) bagian dari kelanjutan itu,” ujarnya.

Meski angka elektabilitas ketua umumnya disebut merosot tajam, Sugiat menegaskan Partai Gerindra dan pemerintah tidak akan gagal fokus. Ia memastikan Prabowo akan terus menunaikan amanah untuk mengeksekusi program-program yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat.

Menurut Sugiat, pemerintah memiliki dasar kuat untuk membantah narasi penurunan kinerja. Ia merujuk pada sejumlah capaian makro yang menurutnya jarang disorot dalam pemberitaan maupun survei opini publik.

Angka Elektabilitas dan Tren Penurunan

Dalam rilis survei terbaru, SMRC menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto hanya 9,8 persen. Angka itu berada jauh di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 35,5 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tercatat 10,3 persen.

Di bawah Prabowo, SMRC mencatat nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan 8,4 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 5 persen, dan Ganjar Pranowo 5 persen. Komposisi itu menunjukkan peta elektabilitas yang tidak lagi menempatkan Prabowo sebagai figur dominan dalam simulasi calon presiden.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani memaparkan bahwa tren elektabilitas Prabowo terus merosot tajam hanya dalam kurun waktu delapan bulan. Pada Februari-Maret 2026, elektabilitas Prabowo masih berada di angka 33,3 persen. Kemudian anjlok menjadi 14,5 persen pada Juli 2026 dan tersisa 9,8 persen pada Oktober 2026.

Menurut Deni, penurunan elektabilitas itu berbanding lurus dengan merosotnya tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Prabowo. Berdasarkan data SMRC, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 81,2 persen pada November 2025. Angka itu terus melorot menjadi 66,4 persen pada Februari-Maret 2026, turun lagi ke 51,1 persen pada Juli 2026, dan menyentuh 44,5 persen pada Oktober 2026.

“Penurunan tajam kepuasan pada presiden ini berhubungan dengan penilaian atas kondisi makro ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang memburuk. Ini juga konsisten dengan penilaian negatif warga atas kerja pemerintah menangani masalah-masalah mendesak, serta buruknya penilaian warga terhadap program unggulan pemerintah, MBG dan KDMP,” jelas Deni.

Data itu menunjukkan bahwa persoalan elektabilitas tidak berdiri sendiri. Penurunan dukungan terhadap Prabowo di dalam simulasi calon presiden terjadi bersamaan dengan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Bagi SMRC, keduanya saling berkaitan dan mencerminkan perubahan penilaian warga dalam beberapa bulan terakhir.

Klaim Keberhasilan Pemerintahan

Sugiat kemudian membeberkan sejumlah indikator makro yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. Ia menilai banyak capaian pemerintah tidak dilihat secara objektif oleh sebagian kalangan, termasuk lembaga survei.

“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini kan sebetulnya kalau berdasarkan ukuran yang sangat objektif banyak sekali, ya, keberhasilan-keberhasilan yang sudah didapat. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan, kan kita sudah mencapai swasembada beras yang puluhan tahun tidak pernah kita capai,” jelasnya.

Selain itu, Sugiat menyinggung keberhasilan negara mengambil alih 5,8 juta hektare lahan dari penguasaan oligarki untuk dikelola demi kesejahteraan rakyat. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kontrol negara atas sumber daya strategis.

Dari sisi makroekonomi, Sugiat mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 5 persen di tengah gejolak global yang tidak menentu. Hal itu, menurutnya, diperkuat dengan masuknya investasi hingga Rp1.000 triliun lebih pada semester pertama 2026.

“Sehingga bisa menyerap tenaga kerja sampai 1,4 juta. Itu berdasarkan data resmi dari BPS, misalnya, kan. Saya pikir banyak sekali sebetulnya pencapaian-pencapaian yang itu tidak dilihat secara objektif oleh beberapa kawan-kawan pakar atau kawan-kawan lembaga survei. Saya enggak tahu motifnya apakah motifnya sudah tidak objektif karena didahului dengan kebencian atau yang lain-lain, ya kita enggak tahu,” tegasnya.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dan partai pendukung akan bertumpu pada klaim kinerja. Sugiat berupaya membingkai survei sebagai potret yang tidak lengkap karena tidak memasukkan sejumlah capaian ekonomi dan kebijakan strategis yang dianggapnya nyata di lapangan.

Metodologi Survei dan Batas Tafsir

Survei SMRC ini melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei memadukan wawancara via telepon dengan metode double sampling dan wawancara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Metodologi tersebut merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan untuk membaca opini publik pada skala nasional. Namun, setiap survei tetap memiliki batas tafsir. Angka elektabilitas dan tingkat kepuasan publik tidak bisa dibaca sebagai kebenaran tunggal tanpa mempertimbangkan konteks pertanyaan, waktu pengambilan data, dan dinamika peristiwa yang terjadi di sekitar periode survei.

Dalam kasus ini, SMRC menempatkan penurunan elektabilitas dan kepuasan publik sebagai dua indikator yang saling terkait. SMRC juga menyoroti penilaian warga terhadap kondisi makro ekonomi, politik, penegakan hukum, serta program unggulan pemerintah. Karena itu, kritik terhadap objektivitas survei tidak serta-merta menghapus temuan empiris yang telah dipublikasikan.

Sebaliknya, klaim pemerintah tentang keberhasilan juga perlu diuji secara terbuka. Publik dapat membandingkan data resmi, laporan lembaga independen, dan pengalaman sehari-hari. Perdebatan antara survei dan narasi pemerintah menjadi bagian dari kontestasi gagasan mengenai cara menilai kinerja pemerintahan.

Dinamika Politik dan Komunikasi Publik

Prabowo Subianto merupakan politikus yang telah lama berada di panggung nasional. Ia pernah maju sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019 sebelum akhirnya memenangi kontestasi 2024. Selama berada di pemerintahan, ia juga dikenal sebagai ketua umum Partai Gerindra dan pernah menjabat Menteri Pertahanan.

Di sisi lain, Saiful Mujani adalah akademisi dan pendiri SMRC yang telah lama terlibat dalam dunia survei politik Indonesia. SMRC termasuk lembaga yang rutin merilis survei elektabilitas dan kepuasan publik. Karena itu, kritik terhadap SMRC dan Saiful Mujani tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi antara partai politik, lembaga survei, dan opini publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga survei memang kerap menjadi sasaran kritik ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan aktor politik. Ada kalanya kritik bersifat metodologis, tetapi tidak jarang pula kritik diarahkan pada motif personal. Perdebatan semacam ini menunjukkan bahwa survei bukan sekadar alat ukur, melainkan juga bagian dari komunikasi politik.

Peta elektabilitas terbaru juga memperlihatkan munculnya nama-nama baru yang mendapatkan perhatian publik, seperti Dedi Mulyadi dan Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara itu, nama Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo tetap berada dalam daftar simulasi. Dinamika ini menggambarkan bahwa preferensi publik dapat berubah seiring isu yang berkembang.

Bagi Partai Gerindra, hasil survei SMRC menjadi tantangan komunikasi. Partai perlu meyakinkan publik bahwa penurunan angka tidak mencerminkan kegagalan pemerintahan. Sebaliknya, bagi SMRC, kritik yang muncul menjadi bagian dari ujian kredibilitas. Transparansi metodologi dan konsistensi publikasi akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga survei.

Survei terbaru itu tetap menjadi bagian dari potret opini publik yang dinamis, sementara partai dan pemerintah terus berupaya meyakinkan publik melalui kinerja dan komunikasi kebijakan. Publik akan menilai sendiri apakah angka survei, klaim keberhasilan, dan kritik terhadap lembaga survei saling menjelaskan atau justru memperlihatkan perbedaan cara membaca realitas politik.

Source: MSN News